Tag Archives: Didiek Hartantyo

Pengembangan Infrastruktur Angkutan Batu Bara oleh KAI: Target dan Proyek Strategis?

PT Kereta Api Indonesia (Persero) (KAI) memperkuat komitmennya dalam pengembangan infrastruktur angkutan batu bara di Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel), dengan menargetkan kapasitas lintas sebesar 105 MTPA pada 2027. Investasi yang dilakukan KAI meliputi pengembangan prasarana dan sarana, termasuk pembangunan stasiun, jalur ganda, dan sarana transportasi.

Direktur Utama KAI, Didiek Hartantyo menekankan pentingnya pengangkutan batu bara dengan kereta api sebagai alternatif yang efisien dan ramah lingkungan, serta mengungkapkan berbagai proyek yang telah diselesaikan dan sedang dikerjakan, termasuk pengembangan lintas Lahat-Kertapati, Prabumulih-Tegineneng, dan Tegineneng-Tarahan.

Proyek strategis ini, sebagaimana yang ditetapkan dalam Perpres RI Nomor 109 Tahun 2020, akan meliputi penataan prasarana pendukung, pembangunan jalur ganda, dan rekrutmen sumber daya manusia secara berkelanjutan hingga tahun 2025.

Pada sisi sarana, KAI telah mengimpor sejumlah lokomotif dan gerbong datar untuk mendukung peningkatan kapasitas angkutan batu bara. Dengan meningkatnya target angkutan batu bara hingga 84,1 juta ton pada 2027, diharapkan akan ada dampak positif yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi regional.

Investasi yang dilakukan oleh KAI tidak hanya akan meningkatkan efisiensi logistik distribusi batu bara secara nasional, tetapi juga akan memberikan kontribusi dalam pertumbuhan perekonomian daerah Sumbagsel, dengan membuka peluang baru bagi aktivitas bisnis dan pengembangan industri di wilayah tersebut.

Dengan penekanan pada investasi infrastruktur dan sarana transportasi, artikel ini memberikan wawasan mendalam tentang upaya KAI dalam meningkatkan kapasitas angkutan batu bara di Sumbagsel serta dampaknya bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional.

Demikian informasi seputar angkutan batu bara. Untuk berita ekonomi, bisnis dan investasi terkini lainnya hanya di 8detik.com.

Rencana Impor Kereta Bekas dari Jepang Terhambat, Kesepakatan Masih Belum Tercapai?

Impor KRL bekas Jepang jadi perdebatan menarik di kalangan para pejabat? Pemerintah Indonesia belum memberikan restu untuk impor kereta rel listrik (KRL) bekas Jepang. Meskipun ada usulan dari PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk mengimpor KRL bekas Jepang, tetapi pemerintah masih menilai kemungkinan tersebut. Menurut Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Mohammad Risal Wasal menjelaskan bahwa pemerintah belum menyetujui rencana impor KRL bekas Jepang karena masih menilai kelayakan dan keamanan dari KRL tersebut.

“Kami tidak tahu apakah KRL bekas dari Jepang itu sudah dilakukan up grade atau tidak, apakah sudah memenuhi regulasi di Indonesia,” kata Risal pada Selasa, 5 April.

Ia menambahkan bahwa sebelum memberikan izin impor KRL bekas Jepang, pemerintah harus memastikan bahwa KRL tersebut telah memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia. Meskipun demikian, Risal menambahkan bahwa pihaknya akan terus mempertimbangkan usulan impor KRL bekas dari Jepang untuk menambah jumlah armada kereta rel listrik di Indonesia.

“Kita akan pertimbangkan dan diskusikan dengan PT KAI, dan kami akan memperhitungkan persyaratan dan aspek keamanan yang terkait,” ujarnya.

Sebelumnya, PT KAI telah mengajukan permohonan untuk mengimpor sekitar 500 KRL bekas dari Jepang guna menambah jumlah armada kereta rel listrik yang saat ini tersedia di Indonesia. Permohonan ini dilakukan setelah pihak PT KAI melihat keberhasilan pengoperasian KRL listrik impor dari Jepang pada jalur Commuter Line Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi.

Menurut Direktur Utama PT KAI, Didiek Hartantyo penggunaan KRL bekas Jepang di Indonesia merupakan alternatif yang efektif dan efisien untuk mengatasi kekurangan armada KRL di Indonesia. Ia menambahkan bahwa harga KRL bekas dari Jepang juga lebih terjangkau dibandingkan dengan KRL baru yang dijual oleh produsen asal Eropa. Hingga saat ini, pemerintah masih belum memberikan kepastian mengenai impor KRL bekas dari Jepang tersebut. Meskipun demikian, PT KAI tetap berharap agar pemerintah dapat memberikan restu untuk impor KRL bekas Jepang guna meningkatkan layanan transportasi kereta rel listrik di Indonesia.