Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bekerja sama dengan Mabes Polri untuk mengatasi aktivitas tambang ilegal di IKN (Ibu Kota Negara) Nusantara. Terutama di kawasan konservasi Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto, Kalimantan Timur, yang saat ini tengah menjadi sorotan.
Direktur Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) ESDM, Rilke Jeffri Huawe menyatakan bahwa pihaknya fokus pada aspek administratif dengan memberikan sanksi kepada pelaku tambang ilegal. Sementara itu, aspek pidana ditangani oleh Mabes Polri.
Penegakan hukum itu bertujuan untuk mencegah praktik serupa terulang di masa depan, serta memastikan keberlanjutan proyek IKN yang ramah lingkungan.
Modus Operandi Tambang Ilegal di IKN dan Dampaknya
Kasus tambang ilegal di IKN terungkap setelah adanya laporan masyarakat mengenai pengiriman batu bara dari kawasan konservasi. Batu bara tersebut disamarkan menggunakan dokumen palsu agar terlihat berasal dari tambang legal.
Aktivitas itu berisiko merusak hutan penyangga, mencemari sumber air, serta meningkatkan potensi bencana alam seperti banjir dan longsor di kawasan IKN.
Menurut data Satgas Tambang IKN, 15 kasus tambang ilegal tercatat pada 2023. Kerugian akibat penambangan ilegal ini diperkirakan mencapai Rp 5,7 triliun, dengan kerusakan hutan seluas 4.236 hektare. Aktivitas ilegal tersebut bertentangan dengan visi IKN sebagai kota hijau dan berkelanjutan, yang seharusnya mengutamakan kelestarian lingkungan.
ESDM bersama Polri berkomitmen untuk memperketat pengawasan dan penegakan hukum dalam sektor pertambangan, terutama di sekitar IKN. Tujuan utama adalah untuk menjaga keberlanjutan ekosistem di kawasan konservasi serta memastikan pembangunan IKN tidak tercemar oleh praktik ilegal yang merusak alam.
Pemerintah Indonesia, melalui ESDM dan Polri, semakin serius untuk memberantas tambang ilegal di IKN. Dengan penegakan hukum yang lebih ketat, diharapkan dapat mencegah kerusakan lingkungan lebih lanjut dan memastikan bahwa proyek IKN tetap sesuai dengan visi pembangunan berkelanjutan. Kerugian besar yang ditimbulkan dari tambang ilegal menjadi alasan penting bagi pemerintah untuk bertindak tegas.
Demikian informasi seputar tambang ilegal di IKN. Untuk berita ekonomi, bisnis dan investasi terkini lainnya hanya di 8Detik.Com.
