Analisa Polemik Kebijakan Migas di Tahun Pertama Pemerintahan Prabowo–Gibran, Gini Penjelasannya!

Tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diwarnai dengan berbagai polemik kebijakan migas (minyak dan gas bumi). Banyak kalangan pelaku usaha menilai kebijakan yang diambil dalam sektor energi belum matang dan tidak cukup melibatkan pemangku kepentingan, yang berdampak negatif terhadap masyarakat dan iklim investasi.

Ketua Komite Investasi Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas (Aspermigas), Moshe Rizal, menyoroti beberapa kebijakan yang dianggap memicu gejolak, salah satunya terkait subsidi dan distribusi LPG 3 kilogram yang sempat menimbulkan keresahan masyarakat.

Menurut Moshe, meskipun niat pemerintah untuk menata ulang kebijakan energi cukup baik, pelaksanaannya sering kali tidak didukung oleh sistem yang matang serta komunikasi yang kurang efektif.

Polemik Kebijakan Migas: Isu yang Membayangi Sektor Energi

Selain itu, kebijakan legalisasi sumur minyak rakyat yang dianggap meningkatkan risiko keselamatan dan lingkungan juga menjadi sorotan.

“Eksplorasi dan produksi migas harus dilakukan oleh pihak profesional yang memiliki izin resmi, bukan dengan melegalkan yang ilegal,” ujar Moshe.

Kebijakan lainnya yang menimbulkan ketidakpastian adalah rencana penghentian ekspor gas, yang kemudian dibatalkan, serta ketidakkonsistenan dalam penerapan campuran etanol 10% (E10) yang belum terimplementasi.

Moshe menambahkan, ketidakpastian ini membuat investor ragu, mengingat sektor migas membutuhkan kepastian hukum dan kebijakan yang konsisten.

Polemik kebijakan migas di tahun pertama pemerintahan Prabowo–Gibran menggambarkan tantangan besar di sektor energi Indonesia. Banyak kebijakan yang belum matang, menyebabkan ketidakpastian bagi pelaku usaha dan masyarakat.

Pemerintah perlu memperbaiki koordinasi antar-lembaga dan melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan untuk menciptakan kebijakan yang lebih solid, transparan, dan berkelanjutan.

Demikian informasi seputar polemik kebijakan migas dalam pemerintahan Prabowo-Gibran dari menjabat sampai Oktober 2025. Untuk berita ekonomi, bisnis dan investasi terkini lainnya hanya di 8Detik.Com.

You May Also Like