Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) menyarankan agar pemerintah meninjau ulang rencana kenaikan tarif royalti untuk sektor mineral dan batu bara (minerba). Ketua Perhapi, Sudirman Widhy menyatakan bahwa perubahan tersebut harus dibahas dengan melibatkan pelaku usaha di sektor pertambangan, khususnya pengusaha batu bara dan mineral seperti nikel.
Sudirman mengungkapkan bahwa meskipun pemerintah ingin meningkatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP), keputusan yang tidak melibatkan diskusi dengan pelaku industri bisa berisiko.
Terutama bagi pengusaha batu bara yang sudah terbebani dengan biaya operasional yang semakin tinggi. Ia juga menambahkan bahwa sektor nikel yang juga terpengaruh oleh rencana revisi tarif royalti harus mendapatkan perhatian yang sama.
Pengusaha batu bara dan sektor lainnya khawatir dengan peningkatan tarif royalti yang akan semakin menekan industri. Terlebih lagi, tarif royalti batu bara diusulkan naik sebesar 1% untuk harga batu bara acuan (HBA) lebih dari US$90/ton, yang tentunya berdampak pada ongkos produksi dan daya saing industri batu bara Indonesia di pasar internasional.
Sementara itu, Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) sudah memberikan masukan terkait usulan tarif ini, namun masih diperlukan dialog lebih lanjut untuk mencari solusi yang adil bagi semua pihak. Pemerintah diharapkan mendengar masukan dari para pengusaha batu bara sebelum menetapkan tarif royalti yang baru.
Dengan kenaikan biaya yang tak terhindarkan, pengusaha batu bara mendesak pemerintah untuk lebih transparan dalam proses pengambilan keputusan mengenai revisi royalti ini dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak memberatkan sektor yang sudah berkontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia.
Demikian informasi seputar keluhan para pengusaha batu bara soal kebijakan kenaikan tarif royalti batu bara. Untuk berita ekonomi, bisnis dan investasi terkini lainnya hanya di 8Detik.Com.
