Mulai 1 Maret 2025, pemerintah Indonesia akan mewajibkan eksportir batu bara untuk menggunakan Harga Batu Bara Acuan (HBA) dalam transaksi ekspor mereka.
Kebijakan Harga Batu Bara Acuan diharapkan dapat meningkatkan pendapatan negara sekaligus mendorong pertumbuhan industri domestik yang lebih berkelanjutan. Kebijakan baru ini juga merupakan hasil usulan dari pelaku usaha yang sebelumnya telah menyarankan adanya perubahan dalam mekanisme HBA.
Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral), Tri Winarno mengungkapkan bahwa perubahan ini berawal dari masukan yang diberikan oleh pelaku usaha.
“Usulan untuk perubahan Harga Batu Bara Acuan ini datang langsung dari pelaku usaha, dan kami melakukan kajian serta evaluasi terhadap usulan tersebut,” ujarnya dalam acara CNBC Indonesia Mining Forum di Jakarta, Rabu (19/3).
Pemerintah menyadari pentingnya keberlanjutan industri batu bara Indonesia, terutama dalam konteks ekspor yang menjadi salah satu sumber pendapatan utama negara.
Namun, Tri menekankan bahwa meskipun kebijakan ini diterima dengan positif, pihak pemerintah masih melakukan evaluasi terhadap dampak dan respons yang timbul dari perubahan aturan ini, terutama untuk melihat apakah ada gejolak yang ditimbulkan di pasar.
Salah satu tujuan dari kebijakan ini adalah untuk memastikan bahwa batu bara Indonesia dihargai dengan lebih sesuai dengan kualitas dan klasifikasinya. Melalui kebijakan ini, Pemerintah juga membuka ruang bagi masukan lebih lanjut dari para pelaku usaha untuk memastikan kebijakan yang lebih adil dan tepat dalam penetapan harga batu bara.
Dengan perubahan ini, pemerintah berharap dapat menciptakan sistem yang lebih transparan dalam penentuan harga batu bara dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di sektor energi, sambil meningkatkan kontribusi ekspor batu bara bagi perekonomian Indonesia.
Demikian informasi seputar kebijakan Harga Batu Bara Acuan. Untuk berita ekonomi, bisnis dan investasi terkini lainnya hanya di 8Detik.Com.
