PNBP Minerba Capai Rp120 Triliun Awal Desember 2025, Batu Bara Dominasi?

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan bahwa setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor mineral dan batu bara (minerba) telah mencapai Rp120 triliun pada awal Desember 2025.

Angka itu setara dengan 96% dari target APBN 2025 yang sebesar Rp124,5 triliun. Pencapaian ini mencerminkan kontribusi besar sektor pertambangan terhadap penerimaan negara, dengan batu bara sebagai penyumbang utama.

Sumbangsih Batu Bara dalam PNBP Minerba

Menurut Direktur Penerimaan Mineral dan Batu Bara ESDM, Totoh Abdul Fatah, batu bara menyumbang porsi terbesar dalam setoran PNBP sektor minerba. Pada November 2025, PNBP dari batu bara tercatat mencapai Rp81,3 triliun atau sekitar 69,41% dari total setoran PNBP.

Diikuti dengan nikel yang menyumbang Rp16,65 triliun (14,2%), emas Rp8,22 triliun (7,01%), dan tembaga yang mencatatkan Rp7,61 triliun (6,50%).

“Batu bara memang menjadi penyumbang utama PNBP sektor minerba, dan diikuti dengan komoditas nikel dan emas. Kontribusi ini sangat mendukung tercapainya target PNBP yang ditetapkan tahun ini,” ujar Totoh di Jakarta pada Rabu (3/12/25).

Pencapaian PNBP sektor minerba yang telah mencapai Rp120 triliun ini menunjukkan optimisme yang tinggi terhadap kemampuan sektor pertambangan untuk memenuhi target yang telah ditetapkan. Pemerintah menargetkan total PNBP sektor tambang, termasuk migas, mencapai Rp254,83 triliun pada APBN 2025.

Dengan kontribusi besar dari sektor minerba, yang didominasi oleh batu bara, pencapaian target tersebut semakin dekat.

Pada awal November 2025, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia melaporkan bahwa PNBP telah mencapai 85% dari target yang ditetapkan dalam APBN 2025. Dengan waktu yang tersisa di akhir tahun, pencapaian PNBP diperkirakan akan melampaui target yang ditetapkan.

PNBP minerba yang telah mencapai Rp120 triliun pada Desember 2025, menunjukkan kontribusi signifikan dari sektor pertambangan terhadap penerimaan negara. Batu bara menjadi penyumbang terbesar, diikuti oleh nikel dan emas. Dengan pencapaian ini, pemerintah optimistis target PNBP tahun 2025 akan tercapai, mendukung kestabilan keuangan negara melalui sektor energi dan mineral.

Demikian informasi seputar PNBP minerba. Untuk berita ekonomi, bisnis dan investasi terkini lainnya hanya di 8Detik.Com.

Produksi Migas Indonesia Menuju 1 Juta BPH, Pemerintah Tawarkan Cekungan Baru?

Upaya pemerintah untuk meningkatkan produksi migas Indonesia memasuki fase baru dengan dibukanya peluang eksplorasi di 128 cekungan migas. Kebijakan tersebut menjadi salah satu langkah strategis demi mencapai target ambisius satu juta barel minyak per hari dan gas sebesar 12 miliar kaki kubik per hari.

Pemerintah melihat potensi besar dari cekungan yang tersebar di seluruh Nusantara sebagai peluang nasional yang belum digarap secara optimal.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Yuliot menyatakan bahwa dari ratusan cekungan yang teridentifikasi, baru sebagian kecil yang telah diteliti secara mendalam. Sejauh ini hanya 20 cekungan yang sudah dieksplorasi intensif.

Sisanya, yaitu 108 cekungan, menyimpan potensi energi yang dinilai sangat menjanjikan. Untuk mempercepat pemetaan data, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk survei dua dimensi dan tiga dimensi oleh Badan Geologi pada periode 2025 hingga 2026.

Langkah itu diharapkan memberi gambaran lebih jelas kepada calon investor mengenai cadangan migas yang tersedia.

Pemerintah Dorong Produksi Migas Indonesia, 128 Cekungan Mulai Dilirik Investor

Penawaran cekungan baru mendapat dorongan melalui kebijakan regulasi yang lebih ramah investasi. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang perizinan berbasis risiko, yang mempermudah pengurusan izin eksplorasi.

Selain itu, terbit juga Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025 yang mengatur kerja sama pengelolaan sebagian wilayah kerja untuk meningkatkan produksi migas nasional. Regulasi ini dibuat untuk memberi kepastian dan mempercepat proses kerja sama antara pemerintah dan pelaku usaha.

Pemerintah berharap kebijakan ini meningkatkan minat investor asing maupun domestik. Penawaran cekungan yang luas, data geologi yang semakin lengkap, serta aturan investasi yang lebih transparan diharapkan menjadi katalis yang menggerakkan peningkatan produksi migas Indonesia dalam beberapa tahun ke depan.

Pemerintah berupaya mempercepat peningkatan produksi migas Indonesia melalui penawaran 128 cekungan, dukungan regulasi baru, dan survei geologi yang lebih komprehensif. Langkah ini membuka peluang signifikan bagi investor dan memperkuat kemandirian energi nasional.

Demikian informasi seputar perkembangan produksi migas Indonesia. Untuk berita ekonomi, bisnis dan investasi terkini lainnya hanya di 8Detik.Com.

Subsidi Migas: Banyaknya Mafia yang Mengancam Terhadap Kedaulatan Energi Nasional dan Hak Rakyat

Subsidi migas di Indonesia kini menjadi sorotan utama, bukan hanya karena isu teknis, tetapi juga sebagai bagian dari ancaman terhadap kedaulatan energi nasional. Pengamat energi, Inas Nasrullah Zubir mengingatkan bahwa gelombang serangan terhadap sektor migas berpotensi membuka pintu bagi swasta dan asing untuk menguasai distribusi BBM bersubsidi, yang selama ini menjadi hak rakyat.

Inas menilai bahwa keluhan publik mengenai harga BBM yang mahal dan pasokan yang terlambat hanyalah pintu masuk untuk agenda lebih besar. Jika skenario ini berhasil, subsidi yang selama ini disubsidi negara bisa berubah menjadi komoditas pasar, dengan harga BBM melonjak dan keuntungan besar mengalir ke tangan mafia migas.

Subsidi Migas: Potensi Keuntungan Mafia dan Ancaman Terhadap Harga BBM

Sejak akhir 2024 hingga 2025, Pertamina, sebagai satu-satunya penyalur BBM bersubsidi yang ditugaskan oleh pemerintah, menghadapi serangan dari kelompok mafia migas. Serangan ini bukan bersifat kebetulan, melainkan merupakan upaya terorganisir untuk menggoyahkan posisi Pertamina di sektor migas.

Selain itu, isu harga yang tidak kompetitif, pasokan yang terlambat, serta kualitas buruk dari BBM Pertamina yang sering kali dilontarkan oleh SPBU swasta, semakin memperburuk situasi.

Menurut Inas, keluhan ini tidak semata-mata mengenai kualitas, namun merupakan bagian dari kampanye untuk mendorong liberalisasi sektor migas, yang akhirnya akan mengubah mekanisme distribusi BBM bersubsidi.

Jika agenda ini berhasil, subsidi BBM yang seharusnya menjadi hak rakyat akan dikuasai oleh pihak swasta dan asing, dengan harga ditentukan oleh mekanisme pasar.

Ancaman terhadap subsidi migas menunjukkan potensi kerugian besar bagi negara dan rakyat Indonesia. Jika mafia migas berhasil mengubah sistem distribusi BBM bersubsidi, negara akan kehilangan kendali atas harga dan distribusinya.

Hal itu bisa menyebabkan lonjakan harga yang merugikan masyarakat, sementara keuntungan besar mengalir ke kantong pihak swasta dan asing. Oleh karena itu, diperlukan kewaspadaan dan upaya lebih besar untuk menjaga kedaulatan energi nasional.

Demikian informasi seputar subsidi migas yang sering dicaplok para mafia. Untuk berita ekonomi, bisnis dan investasi terkini lainnya hanya di 8Detik.Com.

Investasi Nasional Tak Bakal Terpengaruh Redenominasi Rupiah, Ini Kata Danantara?

Rencana redenominasi rupiah yang tengah dipersiapkan oleh pemerintah Indonesia diperkirakan tidak akan mempengaruhi iklim investasi nasional. Hal ini diungkapkan oleh Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria menyatakan bahwa pemerintah telah melakukan kajian mendalam sebelum memutuskan kebijakan tersebut.

Menurutnya, setiap langkah strategis yang diambil oleh pemerintah, termasuk redenominasi, bertujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan memastikan kelangsungan investasi di Indonesia.

Dony Oskaria menegaskan bahwa kebijakan pemerintah selalu didasarkan pada pertimbangan matang untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional.

Ia menambahkan, “Tidak perlu dikhawatirkan, karena langkah pemerintah sudah dipikirkan dengan baik untuk kepentingan masyarakat dan keberlanjutan investasi di tanah air.”

Redenominasi Rupiah: Langkah Strategis Memperkuat Ekonomi dan Genjot Investasi Nasional

Pemerintah tengah menyiapkan RUU tentang Perubahan Harga Rupiah (Redenominasi) yang ditargetkan selesai pada tahun 2027. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia di kancah global.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2025, Kementerian Keuangan menyebutkan beberapa urgensi redenominasi, antara lain untuk efisiensi perekonomian, menjaga kestabilan nilai rupiah, dan meningkatkan kredibilitas mata uang Indonesia.

Dony Oskaria menambahkan bahwa langkah-langkah strategis pemerintah, termasuk kebijakan redenominasi, diharapkan dapat memperkuat perekonomian Indonesia. “Apapun yang dilakukan pemerintah pasti sudah dipikirkan dengan matang. Kami tidak merasa khawatir karena ini bertujuan untuk kebaikan ekonomi Indonesia,” katanya.

Redenominasi rupiah yang tengah dipersiapkan pemerintah Indonesia dipandang sebagai langkah strategis untuk memperkuat perekonomian nasional. Meskipun ada kekhawatiran dari beberapa pihak, Dony Oskaria memastikan bahwa kebijakan ini tidak akan mengganggu iklim investasi.

Dengan kajian yang matang dan tujuan untuk meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global, redenominasi diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap investasi nasional dan kesejahteraan masyarakat.

Demikian informasi seputar kebijakan redenominasi Rupiah dan pengaruhnya ke investasi nasional. Untuk berita ekonomi, bisnis dan investasi terkini lainnya hanya di 8Detik.Com.