Luhut Binsar Pandjaitan: Finalisasi Blok Masela Harus Segera Digarap Jika Harga Sudah Cocok!

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Menko Marvest, Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan soal progres akuisisi 35% hak partisipasi pengelolaan Blok Masela yang kini telah ditinggalkan oleh Shell. Luhut menyebut pemerintah tengah dalam tahap finalisasi pembentukan konsorsium dengan Petronas.

“Kita finalisasi dengan Petronas. Jadi Petronas oleh SKK Migas Minggu lalu sudah dibicarakan itu,” ujar Luhut di The Westin Hotel Jakarta, Selasa (9/5) kemarin.

Sebagai informasi, PT Pertamina (Persero) bersama perusahaan migas asal Malaysia, Petronas akan membentuk konsorsium untuk mengelola 35% saham di Lapangan Abadi Blok Masela. Kedua perusahaan itu akan menggantikan Shell yang memutuskan cabut dari proyek tersebut.

Luhut berharap jika sudah ada kesepakatan soal harga maka blok Masela bisa segera digarap. “Kalau harganya sudah cocok segera berikan Petronas supaya tahun ini bisa kerja,” ujarnya.

Adapun kendala yang dihadapi saat ini adalah soal kesepakatan harga di SKK Migas. Sementara Kementerian ESDM dan Pertamina disebutnya sudah ‘happy’. “(Kendala) nggak ada. Soal harga di SKK Migas saja. Pertamina udah happy, Kementerian ESDM sudah. Basically kita sudah on the track,” tuturnya. Diinformasikan bahwa Blok Masela merupakan salah satu proyek strategis nasional (PSN) yang memiliki cadangan terbukti mencapai 18,5 triliun kaki kubik (Tcf) dan 225 juta barel kondensat. Hak partisipasi awalnya dipegang oleh Inpex 65% dan sisanya Shell 35%, namun di tengah jalan Shell menyatakan keinginan untuk melepas hak partisipasinya di Blok Masela.

Simpanannya Anjlok Drastis: First Republic Bank Resmi Bangkrut dan Asetnya Disita FDIC

Kabar buruk datang dari Amerika Serikat (AS) dengan kabar bangkrutnya First Republic Bank yang memicu kepanikan nasabah. Aset bank tersebut akhirnya disita oleh Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) pada awal bulan ini. Tak terlepas dari gejolak perbankan di AS, nasabah First Republic Bank yang kebanyakan kaya raya, segera menarik simpanannya. Namun, para ahli menegaskan bahwa para nasabah bank tersebut cerdik dan memiliki pilihan untuk memindahkan uang dengan cepat.

Melaporkan kinerja keuangan pada kuartal I tahun ini, First Republic Bank mengungkapkan telah kehilangan 40 persen simpanan atau sekitar US$100 miliar. Dengan kondisi semakin memburuk, saham First Republic Bank anjlok.

Namun, ada kabar baik di tengah keguncangan ini. JPMorgan Chase & Co telah membeli sebagian besar aset First Republic Bank, termasuk US$173 miliar pinjaman dan US$30 miliar sekuritas. Meski begitu, JPMorgan Chase & Co menegaskan tidak akan menanggung utang korporasi atau saham preferen First Republic.

FDIC juga telah menyetujui cakupan kerugian 80 persen selama tujuh tahun untuk hipotek perumahan keluarga tunggal, serta cakupan kerugian 80 persen selama lima tahun untuk pinjaman komersial, termasuk real estat komersial. Kesepakatan ini diyakini akan meningkatkan eksposur JPMorgan Chase & Co ke orang kaya di Amerika Serikat. Meski bangkrutnya First Republic Bank menimbulkan kekhawatiran, kesepakatan ini membuka peluang bagi JPMorgan Chase & Co untuk berkembang di pasar perbankan AS yang semakin kompetitif.

Penindakan Cukai Berhasil Selamatkan Masyarakat dari Bahaya Obat Terlarang

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan telah melakukan penindakan cukai sebanyak 9.778 kasus cukai pada bulan Maret 2023. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, penindakan ini diharapkan dapat menghasilkan nilai barang hasil penindakan (BHP) sebesar Rp3,37 triliun. Namun, jumlah penindakan ini tidak sebanyak tahun lalu, yang mencapai 40.201 kasus dengan nilai BHP sebesar Rp21,1 triliun.

Di antara kasus-kasus penindakan tersebut, lima pelanggaran teratas meliputi hasil tembakau atau rokok sebanyak 69,34 persen, MMEA sebanyak 7,7 persen, NPP sebanyak 2,69 persen, besi baja dan produknya sebanyak 1,86 persen, serta TPP sebanyak 1,84 persen. Hal ini diungkapkan oleh Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTA pada bulan Maret 2023 pada Senin, 17 April.

Lebih lanjut, Sri Mulyani juga menjelaskan bahwa 35 kasus pelanggaran penindakan cukai yang ditindak adalah pemindahan pakaian bekas (ballpress), dengan nilai BHP mencapai Rp740 juta. Penyelundupan pakaian bekas harus dihindari agar industri pakaian dalam negeri tidak terganggu. Sri Mulyani berjanji akan terus menjaga agar impor pakaian bekas tidak merembes ke dalam negeri.

Dalam hal penindakan NPP, pihak Kementerian Keuangan telah berhasil mengamankan 180 kasus dengan jumlah 2,08 ton NPP serta 30 ribu batang pohon ganja hanya dalam waktu tiga bulan. Pada tahun sebelumnya, jumlah NPP yang berhasil disita mencapai 6 ton, dan pada tahun sebelumnya mencapai 4,57 ton. Sri Mulyani menekankan bahwa pencegahan penyelundupan NPP menjadi hal yang sangat penting karena dapat sangat mempengaruhi kesehatan masyarakat.

Dengan penindakan cukai yang dilakukan, pemerintah berhasil menyelamatkan 6,01 juta jiwa dari bahaya obat-obatan terlarang. Selain itu, di sisi kesehatan, ada penghematan biaya rehabilitasi senilai Rp5,36 triliun untuk mereka yang terkena kasus narkoba. Penindakan cukai menjadi sangat penting bagi pemerintah dalam menjaga pendapatan negara. Pemerintah perlu melakukan tindakan yang lebih tegas terhadap penyelundupan barang ilegal di berbagai sektor agar tidak merugikan industri dalam negeri serta masyarakat luas. Dalam upaya ini, dukungan masyarakat dan penggunaan teknologi yang memadai akan sangat membantu pihak berwenang dalam memperkuat upaya penindakan.

Rencana Impor Kereta Bekas dari Jepang Terhambat, Kesepakatan Masih Belum Tercapai?

Impor KRL bekas Jepang jadi perdebatan menarik di kalangan para pejabat? Pemerintah Indonesia belum memberikan restu untuk impor kereta rel listrik (KRL) bekas Jepang. Meskipun ada usulan dari PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk mengimpor KRL bekas Jepang, tetapi pemerintah masih menilai kemungkinan tersebut. Menurut Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Mohammad Risal Wasal menjelaskan bahwa pemerintah belum menyetujui rencana impor KRL bekas Jepang karena masih menilai kelayakan dan keamanan dari KRL tersebut.

“Kami tidak tahu apakah KRL bekas dari Jepang itu sudah dilakukan up grade atau tidak, apakah sudah memenuhi regulasi di Indonesia,” kata Risal pada Selasa, 5 April.

Ia menambahkan bahwa sebelum memberikan izin impor KRL bekas Jepang, pemerintah harus memastikan bahwa KRL tersebut telah memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia. Meskipun demikian, Risal menambahkan bahwa pihaknya akan terus mempertimbangkan usulan impor KRL bekas dari Jepang untuk menambah jumlah armada kereta rel listrik di Indonesia.

“Kita akan pertimbangkan dan diskusikan dengan PT KAI, dan kami akan memperhitungkan persyaratan dan aspek keamanan yang terkait,” ujarnya.

Sebelumnya, PT KAI telah mengajukan permohonan untuk mengimpor sekitar 500 KRL bekas dari Jepang guna menambah jumlah armada kereta rel listrik yang saat ini tersedia di Indonesia. Permohonan ini dilakukan setelah pihak PT KAI melihat keberhasilan pengoperasian KRL listrik impor dari Jepang pada jalur Commuter Line Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi.

Menurut Direktur Utama PT KAI, Didiek Hartantyo penggunaan KRL bekas Jepang di Indonesia merupakan alternatif yang efektif dan efisien untuk mengatasi kekurangan armada KRL di Indonesia. Ia menambahkan bahwa harga KRL bekas dari Jepang juga lebih terjangkau dibandingkan dengan KRL baru yang dijual oleh produsen asal Eropa. Hingga saat ini, pemerintah masih belum memberikan kepastian mengenai impor KRL bekas dari Jepang tersebut. Meskipun demikian, PT KAI tetap berharap agar pemerintah dapat memberikan restu untuk impor KRL bekas Jepang guna meningkatkan layanan transportasi kereta rel listrik di Indonesia.