Tag Archives: Luhut Binsar Pandjaitan

Marahnya Luhut Binsar ke Bank Dunia: Bank Dunia Harus Transparan!

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengekspresikan kemarahannya terhadap Bank Dunia karena menurunkan peringkat Indeks Kinerja Logistik (LPI) Indonesia hingga 17 posisi pada tahun 2023. Berdasarkan laporan Bank Dunia, LPI Indonesia saat ini berada di peringkat 63 dengan skor 3, menurun dari peringkat 46 dengan skor 3,15 pada tahun sebelumnya.

Tak terima dengan hasil laporan tersebut, Luhut Binsar berencana untuk menghadap langsung pihak Bank Dunia guna mengetahui alasan di balik penurunan drastis peringkat logistik Indonesia. Baginya, laporan LPI tersebut tidak sejalan dengan upaya perbaikan yang telah dilakukan oleh pemerintah selama ini.

“Dalam menghadapi perbaikan, kita tidak boleh menutup mata. Meskipun mungkin terasa tidak menyenangkan, transparansi tetap harus dijaga. Oleh karena itu, saya akan memanggil pihak Bank Dunia dan bertanya, ‘Hei, Bank Dunia, di mana kekurangan Indonesia? Ceritakan padaku!’ Tujuannya agar kita mengetahui dan memperbaiki masalah tersebut. Tidak bisa kita terima tiba-tiba peringkat kita turun dari 46 ke 63,” tegas Menteri Luhut di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan, pada Selasa (18/7).

Tak hanya merasa kecewa dengan Bank Dunia, Luhut Binsar juga mengekspresikan rasa geramnya terhadap berbagai penilaian dari pihak luar, termasuk para pengamat, terkait kondisi logistik di Indonesia. Menurutnya, seringkali orang membandingkan kualitas pelabuhan Indonesia dengan Singapura dan Malaysia, yang menurutnya tidaklah adil karena situasinya berbeda.

“Dalam kategori negara-negara Asia Tenggara, hanya Singapura yang memiliki peringkat LPI tertinggi. Singapura memiliki jumlah penduduk sekitar enam juta, dengan hanya satu pelabuhan yang relatif pasti beroperasi dengan baik. Saya tidak setuju dengan perbandingan semacam itu karena kondisi yang berbeda tidak bisa disamakan,” tandas Menteri Luhut.

Menteri Luhut Binsar juga mengklaim bahwa sejak tahun 2019, pemerintah telah berhasil mengurangi biaya logistik di pelabuhan-pelabuhan Indonesia. Hal ini terlihat dari penurunan total biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat di pelabuhan, yaitu dari 23,9 persen menjadi sekitar 16 persen saja.

Menurutnya, penurunan biaya hampir 8 persen merupakan pencapaian yang baik bagi Indonesia. Selain itu, transformasi ini telah menghasilkan penghematan hingga triliunan rupiah bagi negara. Sebelumnya, dalam laporan LPI Bank Dunia, peringkat Indonesia memang masih jauh di bawah negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara. Singapura berada di peringkat pertama, Malaysia berada di posisi 31, dan Thailand berada di peringkat 37. Menko Marves Luhut Binsar berharap dengan upaya perbaikan yang sedang dilakukan pemerintah, Indonesia dapat terus meningkatkan peringkatnya dalam indeks kinerja logistik global. Ia mengajak semua pihak terkait untuk bekerja sama guna mencapai kemajuan yang lebih baik di sektor logistik demi kesejahteraan bangsa.

Luhut Binsar Pandjaitan: Finalisasi Blok Masela Harus Segera Digarap Jika Harga Sudah Cocok!

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Menko Marvest, Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan soal progres akuisisi 35% hak partisipasi pengelolaan Blok Masela yang kini telah ditinggalkan oleh Shell. Luhut menyebut pemerintah tengah dalam tahap finalisasi pembentukan konsorsium dengan Petronas.

“Kita finalisasi dengan Petronas. Jadi Petronas oleh SKK Migas Minggu lalu sudah dibicarakan itu,” ujar Luhut di The Westin Hotel Jakarta, Selasa (9/5) kemarin.

Sebagai informasi, PT Pertamina (Persero) bersama perusahaan migas asal Malaysia, Petronas akan membentuk konsorsium untuk mengelola 35% saham di Lapangan Abadi Blok Masela. Kedua perusahaan itu akan menggantikan Shell yang memutuskan cabut dari proyek tersebut.

Luhut berharap jika sudah ada kesepakatan soal harga maka blok Masela bisa segera digarap. “Kalau harganya sudah cocok segera berikan Petronas supaya tahun ini bisa kerja,” ujarnya.

Adapun kendala yang dihadapi saat ini adalah soal kesepakatan harga di SKK Migas. Sementara Kementerian ESDM dan Pertamina disebutnya sudah ‘happy’. “(Kendala) nggak ada. Soal harga di SKK Migas saja. Pertamina udah happy, Kementerian ESDM sudah. Basically kita sudah on the track,” tuturnya. Diinformasikan bahwa Blok Masela merupakan salah satu proyek strategis nasional (PSN) yang memiliki cadangan terbukti mencapai 18,5 triliun kaki kubik (Tcf) dan 225 juta barel kondensat. Hak partisipasi awalnya dipegang oleh Inpex 65% dan sisanya Shell 35%, namun di tengah jalan Shell menyatakan keinginan untuk melepas hak partisipasinya di Blok Masela.