Tag Archives: Pemilu

Partai Politik Indonesia Didesak untuk Bahas Pensiun Dini PLTU Batu Bara dalam Transisi Energi

Belum ada pembahasan yang substansial mengenai pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap alias PLTU batu bara di Indonesia oleh partai politik. Hal ini merupakan temuan terbaru dari penelitian yang dilakukan oleh Yayasan Indonesia Cerah dan dipublikasikan pada 13 September. Dalam studi yang diberi judul “Rekam Jejak Partai Politik di Isu Iklim dan Transisi Energi: Analisis atas Temuan Media dan Platform Partai” yang tersedia di situs web Yayasan Indonesia Cerah, diketahui bahwa partai politik belum secara serius membahas penghapusan PLTU batu bara dalam rangka transisi energi.

Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data dari 10 media daring terkemuka selama tiga tahun terakhir. Data tersebut terkait dengan liputan yang dilakukan terhadap partai politik yang berhasil melewati ambang batas dalam Pemilu 2019. Hasilnya menunjukkan bahwa isu mengenai penghentian penggunaan PLTU batu bara secara dini belum mendapatkan perhatian serius dari partai politik di Indonesia. Selain itu, kebijakan terkait ketenagakerjaan dan pertambangan batu bara juga belum menjadi fokus diskusi dalam platform partai politik.

Menurut penulis studi, pembahasan mengenai transisi energi masih terbatas pada aspek teknokratis dan belum memperhatikan aspek keadilan yang penting dalam transisi energi. Di sisi lain, sektor ketenagalistrikan di Indonesia menyumbang sekitar 40 persen dari total emisi karbon, sehingga pengurangan penggunaan PLTU batu bara menjadi salah satu upaya penting untuk mencapai target netralitas karbon pada 2060.

Berdasarkan kajian dari Institute for Essential Services Reform (IESR) bekerja sama dengan University of Maryland (UMD) yang berjudul “Financing Indonesia’s coal phase-out: A just and accelerated retirement pathway to net-zero”, terdapat 12 PLTU batu bara yang dapat dipensiunkan lebih awal antara 2022 hingga 2030. Menurut kajian tersebut, penghentian operasional PLTU batu bara ini mendesak karena secara teknis, ekonomi, dan dampak lingkungan, PLTU tersebut dianggap tidak lagi efisien. Beberapa di antaranya bahkan telah mencapai usia ekonomisnya dan dianggap sebagai sumber polusi yang signifikan. Diperlukan perhatian serius dari pemerintah dan partai politik untuk menangani isu ini secara efektif guna mencapai target netralitas karbon pada waktu yang telah ditetapkan.

Demikian informasi seputar pensiunan PLTU Batu Bara. Untuk berita ekonomi, bisnis dan investasi terkini lainnya hanya di 8detik.com.

Langkah Antisipatif: Impor Beras 1,5 Juta Ton Beras untuk Cadangan Stok Pemerintah

Pemerintah Indonesia berencana untuk menambah impor beras sebesar 1,5 juta ton pada akhir tahun ini. Langkah ini merupakan respons terhadap penurunan produksi padi yang diprediksi terus berlanjut hingga akhir tahun, disertai dengan faktor El Nino yang memperburuk kondisi. Pelaksana Tugas Menteri Pertanian, Arief Prasetyo Adi mengungkapkan bahwa kebijakan ini tidak diambil secara terburu-buru, melainkan sebagai persiapan untuk menghadapi situasi mendesak seperti pemilihan umum (pemilu) dan perayaan Lebaran pada tahun 2024. Keberlanjutan produksi padi yang rendah dapat mengancam pasokan dan stabilitas harga beras.

Arief menegaskan pentingnya berpikir holistik dan mengantisipasi situasi yang mungkin terjadi, seperti penurunan stok Bulog di bawah 1 juta ton saat mendekati pemilu dan Lebaran. Keberlanjutan pasokan beras menjadi kunci untuk menjaga stabilitas harga dan mencegah kekacauan dalam negeri.

Pemerintah membutuhkan stok cadangan beras pemerintah (CBP) untuk mengantisipasi situasi mendesak seperti ini. CBP digunakan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga saat terjadi fluktuasi. Oleh karena itu, Perum Bulog perlu menambah stoknya sebagai persiapan untuk menghadapi kondisi darurat dalam distribusi beras.

Kondisi saat produksi padi sedikit seringkali memicu perebutan gabah di penggilingan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan harga beras. Oleh karena itu, impor beras menjadi salah satu langkah penting untuk menjaga pasokan dan harga beras tetap terkendali. Saat ini, stok CBP yang disimpan di gudang Bulog mencapai 1,7 juta ton, termasuk beras impor dan pengadaan dalam negeri. Impor beras sebanyak 2 juta ton yang diperintahkan awal tahun ini diharapkan akan selesai pada November. Langkah ini akan membantu memastikan ketersediaan beras yang memadai dan harga yang stabil saat menghadapi situasi kritis di masa mendatang.