Tag Archives: Minyak dan Gas Bumi

SKK Migas dan Mitra Daerah Perangi Pengeboran Minyak Ilegal untuk Solusi Jangka Panjang

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mengambil berbagai langkah untuk menekan kegiatan pengeboran minyak ilegal dan pengolahan minyak ilegal. Aktivitas ilegal ini tidak hanya terjadi di dalam wilayah kerja Kontrak Kerja Sama (KKKS) tetapi juga di luar wilayah tersebut, sering memicu kebakaran, pencemaran lingkungan, korban jiwa, serta gangguan operasional lapangan minyak dan gas.

Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas, Hudi D. Suryodipuro, menjelaskan bahwa lembaganya telah membentuk Tim Kajian Penanganan Pengeboran Sumur Ilegal dan Pengelolaan Produksi Eks-Sumur Ilegal pada 2020. Tim ini bertujuan menemukan solusi terkait kegiatan pengusahaan sumur minyak ilegal oleh masyarakat. “Ini menunjukkan bahwa SKK Migas proaktif dalam turut memberikan kontribusi dalam upaya penertiban sumur illegal,” kata Hudi dalam siaran pers pada Kamis, 17 Juli 2024.

Berdasarkan hasil kajian tersebut, SKK Migas merekomendasikan pembentukan Tim Gabungan lintas sektor dan Kementerian yang dipimpin oleh Kemenko Polhukam RI. Tujuannya adalah penanganan dan pemetaan potensi dari eks pengeboran minyak ilegal. Selain itu, SKK Migas mengusulkan payung hukum berupa Peraturan Presiden untuk penanganan pengeboran hasil bumi minyak ilegal dan Peraturan Menteri ESDM untuk pengelolaan eks pengeboran minyak ilegal.

SKK Migas bersama Ditjen Migas KESDM RI, pemerintah daerah, Muspida, aparat kepolisian, dan TNI telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat setempat mengenai aturan hukum dan risiko dari pekerjaan pengeboran minyak ilegal. Upaya penghentian kegiatan ilegal ini telah dilakukan di berbagai wilayah, termasuk Kabupaten Batanghari, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Musi Banyuasin, dan Desa Keban Kabupaten Musi Banyuasin, dengan bantuan dari berbagai perusahaan seperti PT Pertamina EP dan Techwin Benakat South Betung Ltd.

“Kami menyadari bahwa upaya menertibkan sumur ilegal itu tidak mudah, oleh karenanya SKK Migas terus melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait,” ujar Hudi.

SKK Migas juga menginisiasi pembatasan aktivitas pengeboran ilegal melalui pengusahaan produksi sumur minyak tua yang telah berjalan efektif di beberapa daerah. Pengusahaan ini dilakukan melalui kerja sama dengan Pertamina EP dan mitra daerah, baik BUMD maupun KUD, sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM No. 01 Tahun 2008.

Saat ini terdapat 8 kontrak existing pengelolaan sumur tua oleh KUD atau BUMD, dengan total 1.434 sumur tua yang dikelola dan produksi mencapai 3.142 BOPD hingga 30 Juni 2024. Selain itu, terdapat 5 kontrak pengelolaan sumur tua dalam proses pengajuan dan perpanjangan, serta 7 KUD dan BUMD yang akan mengajukan usulan kegiatan pemroduksian minyak dari sumur tua pada tahun 2024.

Melalui optimalisasi kegiatan sumur tua dan langkah-langkah yang diambil, SKK Migas berharap kegiatan pengeboran minyak ilegal dapat terus berkurang, dan aktivitas masyarakat penambang melalui KUD/BUMD dapat diakomodir sesuai peraturan yang berlaku. “Potensi dari sumur tua yang berjumlah 1.434 dengan produksi mencapai 3.142 BOPD sangat besar. Jika memperhatikan jumlah sumur pengeboran ilegal yang jumlahnya beberapa kali lebih banyak, dapat dibayangkan besarnya potensi tambahan produksi minyak,” ungkap Hudi.

Demikian informasi seputar upaya SKK Migas perangi pengeboran minyak ilegal di Indonesia. Untuk berita ekonomi, bisnis dan investasi terkini lainnya hanya di 8Detik.Com.

Optimalkan Produksi Migas: Fokus pada Realisasi Lifting Migas di Indonesia

Menteri ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral), Arifin Tasrif mengumumkan capaian yang signifikan dalam sektor industri migas Indonesia. Menurutnya, realisasi lifting migas pada Kuartal I 2024 mencapai 563 ribu barel per hari (BOPD), menyumbang sebesar 88,5 persen dari target APBN yang ditetapkan untuk tahun ini.

Arifin menyampaikan pernyataannya saat acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pejabat di lingkungan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, pada hari Jumat (05/04).

Meskipun capaian tersebut menunjukkan penurunan jika dibandingkan dengan realisasi pada Kuartal I 2023 yang mencapai 612,7 ribu BOPD, namun pencapaian industri migas ini tetap menjadi prestasi yang patut diapresiasi.

Selain itu, Arifin juga mengungkapkan capaian lifting migas pada Kuartal I 2024 sebesar 5.075 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD), yang merupakan 87,7 persen dari target APBN. Namun, realisasi ini juga menurun jika dibandingkan dengan capaian pada periode yang sama tahun sebelumnya, yang mencapai 5.399 juta MMSCFD.

Dalam konteks ini, Arifin menegaskan pentingnya peran Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dalam menjaga tingkat produksi industri migas nasional. Dia memberikan pesan khusus kepada Shinta Damayanti, yang baru dilantik sebagai Wakil Kepala SKK Migas, untuk memastikan bahwa proyek-proyek strategis nasional diawasi secara cermat.

“Mengawal proyek-proyek strategis nasional akan memastikan kontribusi produksi secara optimal dan tepat waktu,” ujar Arifin dengan tegas.

Arifin juga menyoroti tantangan yang dihadapi SKK Migas pada tahun 2024 untuk meningkatkan target produksi lifting migas, dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. “Diperlukan terobosan-terobosan baru agar rencana program kerja di lapangan-lapangan migas existing dapat dioptimalkan dengan baik,” tambahnya.

Peningkatan produksi migas merupakan fokus utama pemerintah dalam menjaga ketahanan energi negara. Kemampuan untuk memenuhi target lifting migas akan mendukung pertumbuhan ekonomi serta memastikan kemandirian energi Indonesia di masa depan.

Demikian informasi seputar pekermbangan lifting migas di Indonesia. Untuk berita ekonomi, bisnis dan investasi terkini lainnya hanya di 8Detik.Com.

Optimalkan Potensi Migas: SKK Migas dan PEB Sukses Reaktivasi Lapangan Camar

Industri migas (minyak dan gas bumi) di Indonesia menorehkan babak baru dengan kesuksesan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) PT. Prima Energi Bawean (PEB) dalam mereaktivasi Lapangan Camar di Wilayah Kerja Bawean. Lapangan yang vakum selama tiga tahun ini berhasil menghasilkan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan produksi migas nasional.

Menurut Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas, Hudi D. Suryodipuro, kerjasama antara SKK Migas dan PEB menjadi kunci sukses dalam mereaktivasi Lapangan Camar. Langkah-langkah akselerasi yang dilakukan sejak Pemerintah menugaskan Blok ini pada Desember 2022, termasuk transfer Asset SPM (Single Point Mooring) dari Pertamina, menjadi tonggak penting dalam kesuksesan proyek ini.

“Komitmen kuat dari PEB untuk menjalankan program ini patut diapresiasi. Lapangan Camar kini kembali berproduksi, menjadi kontribusi signifikan bagi industri migas Indonesia,” ungkap Hudi.

Hudi juga menambahkan bahwa SKK Migas terus mendorong PEB untuk aktif mengembangkan program-produk untuk meningkatkan produksi dan melakukan eksplorasi potensi migas di Wilayah Kerja tersebut. Pieters Utomo, CEO Prima Energi, menegaskan bahwa PEB akan terus berkoordinasi dan bersinergi dengan SKK Migas untuk memastikan kesuksesan reaktivasi Lapangan Camar.

“Kami berharap proyek ini akan memberikan kontribusi positif bagi industri migas nasional, serta mendukung ketahanan energi Indonesia,” ujar Pieters.

Sebagai operator 100% Lapangan Camar di Wilayah Kerja Bawean, PEB menegaskan komitmennya untuk menjalankan operasi proyek ini dengan efisiensi tinggi dan memprioritaskan prinsip HSSE (Health, Safety, Security, and Environment). Dengan mendapatkan kontrak PSC Cost Recovery melalui Direct Offer Tender Migas pada Desember 2022, PEB berkomitmen untuk mencapai target produksi dalam satu tahun.

Dengan keberhasilan mereaktivasi Lapangan Camar, SKK Migas dan PEB membuktikan dedikasi mereka dalam memajukan industri migas nasional. Langkah ini tidak hanya menghasilkan peningkatan produksi migas, tetapi juga memberikan dampak positif bagi ekonomi dan ketahanan energi Indonesia.

Demikian informasi seputar perkembangan industri migas Lapangan Camar. Untuk berita ekonomi, bisnis dan investasi terkini lainnya hanya di 8Detik.Com.

BPH Migas Gencarkan Program BBM Satu Harga: Target 583 Penyalur pada 2024

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengambil langkah konkret dengan menggelar rapat koordinasi untuk mempercepat penuntasan target Program BBM Satu Harga. Hingga akhir 2024, BPH Migas menargetkan adanya 583 penyalur yang dapat melayani masyarakat dengan harga yang seragam. Dalam rapat tersebut, berbagai pihak termasuk Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi serta PT Pertamina (Persero) turut hadir.

Anggota Komite BPH Migas, Basuki Trikora Putra menekankan bahwa Program BBM Satu Harga adalah wujud komitmen pemerintah untuk menyediakan energi kepada masyarakat hingga pelosok negeri. Sejak dimulai pada tahun 2017, program ini telah berhasil membangun 512 penyalur, dan pada 2024, targetnya adalah 583 penyalur yang aktif.

Kepala Desa Sukoharjo, Sulistiyawan menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah berkontribusi pada pembangunan penyalur BBM Satu Harga. Ia juga mengajak semua pihak untuk memberikan dukungan agar program ini dapat berjalan dengan baik. Pencapaian ini, meskipun penuh tantangan, dianggap sebagai langkah penting dalam mendukung akses, ketersediaan, keterjangkauan, dan keberlanjutan energi bagi masyarakat.

Basuki, atau Tiko, mengakui bahwa pembangunan penyalur BBM Satu Harga bukan tugas yang mudah. Tantangan melibatkan keberlanjutan, keamanan, dan lokasi-lokasi yang tidak selalu menguntungkan secara komersial. Oleh karena itu, ia mengingatkan agar pembangunan dilakukan secara komprehensif, mempertimbangkan keberlanjutan, dan memberikan manfaat yang maksimal bagi mitra dan masyarakat.

Pihak dari PT Pertamina (Persero) menyatakan kesiapannya mendukung kebijakan pemerintah terkait Program BBM Satu Harga. Untuk mencapai target 583 penyalur pada 2024, Pertamina akan mempersiapkan detail terkait akses, calon mitra, dan daerah yang memungkinkan untuk pembangunan pada triwulan I 2024.

Selain membahas Program BBM Satu Harga, BPH Migas juga melakukan pemantauan ketersediaan pasokan dan pendistribusian BBM selama libur Hari Raya Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Langkah ini bertujuan untuk memastikan stok yang aman dan terkendali, sehingga konsumen dapat dilayani dengan baik.

Anggota Komite BPH Migas, Basuki Trikora Putra, melakukan pemantauan langsung di DPPU Komodo, Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan SPBU di sekitar daerah tersebut. Dalam kunjungan tersebut, kondisi pasokan terpantau aman dan terkendali.

Selama pemantauan, badan usaha juga memperkenalkan aplikasi Moundi yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi proses antara badan usaha dan mitra. Aplikasi ini juga memudahkan konsumen dalam mendapatkan informasi mengenai jenis BBM umum dan prosedur pembelian. Rapat koordinasi ini menandai langkah serius BPH Migas (minyak dan gas) dan seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan Program BBM Satu Harga.

Dengan dukungan penuh dari Pemerintah, Pertamina, dan mitra-mitra terkait, diharapkan target 583 penyalur pada 2024. Demikian informasi seputar Program BBM Satu Harga. Untuk berita ekonomi, bisnis dan investasi terkini lainnya hanya di 8Detik.Com.